Jokowi laporkan tuduhan ijazah palsu ke polisi – Apa saja tuduhan kejanggalan ijazah Jokowi dan apakah masih relevan?19 April 2025
Antara Foto
Joko Widodo (tengah) menjawab pertanyaan wartawan di depan Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Mantan presiden Joko Widodo melaporkan soal ijazah palsu yang dituduhkan kepada dirinya ke Polda Metro Jaya. Polemik mengenai tuduhan ijazah palsu Jokowi tak kunjung tuntas meskipun telah disanggah oleh sejumlah pihak. Tapi mengapa beberapa pihak tak kunjung puas?
Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan kehadirannya di Polda Metro Jaya pada Rabu (30/04) untuk melaporkan soal tudingan ijazah palsu yang dituduhkan kepada dirinya.
"Ini sebetulnya masalah ringan, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi perlu dibawa ke ranah hukum, agar semua jelas dan gamblang ya," kata Jokowi di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Rabu (30/04), seperti dikutip dari kantor berita Antara.
Kuasa Hukum Joko Widodo, Yakup Hasibuan, mengatakan laporan ke kepolisian ini karena Presiden Indonesia ke-7 menilai tuduhan kepada dirinya memiliki ijazah palsu oleh beberapa pihak adalah fitnah.
"Kami sampaikan bahwa fitnah dan tuduhan-tuduhan tersebut itu sangat-sangat kejam, karena telah merusak nama baik dan martabat Jokowi, berdampak bagi nama baik keluarga dan yang tidak kalah penting ini juga merusak nama baik rakyat Indonesia," kata Yakup Hasibuan saat mendampingi Jokowi membuat laporan ke Polda Metro Jaya.
Sebelumnya, massa dari Tim Pembela Umat dan Aktivis (TPUA) menggeruduk rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah, untuk meminta penjelasan soal keaslian ijazahnya.
Meski perwakilan TPUA diterima oleh Jokowi, mantan gubernur DKI Jakarta itu tetap tak mau menunjukkan ijazahnya.
Tim kuasa hukum Jokowi bilang hanya akan memperlihatkan jika diminta secara hukum.
Pengamat politik Devi Darmawan mengatakan ijazah Jokowi sebetulnya tidak lagi relevan untuk dipersoalkan, apalagi saat ini Jokowi sudah tak menjabat sebagai presiden.
Bahkan, menurut dia, kalaupun ijazah Jokowi palsu tak akan mendelegitimasi keterpilihannya sebagai presiden selama dua periode.
Jokowi laporkan lima orang terkait tudingan ijazah palsu
Pada Rabu (30/04), Jokowi melaporkan lima orang terkait tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya.
Lima orang tersebut berinisial RS, ES, RS, T, dan K, menurut kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, seraya menambahkan pihaknya telah menyerahkan nama-nama tersebut ke penyidik.
"Ada 24 video, 24 objek yang sudah Pak Jokowi laporkan juga, yaitu diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Mungkin inisialnya kalau boleh disampaikan ada RS, RS, ES, T dan inisial K," kata Yakup di Polda Metro Jaya, Rabu (30/04), seperti dikutip dari detik.com.
Pasal-pasal yang dikenakan kepada para terlapor ini, tambah Yakup, adalah Pasal 310 KUHP, dan Pasal 311 KUHP. Selain itu, beberapa pasal di Undang-Undang ITE, antara lain 27A dan juga Pasal 32 dan Pasal 35," katanya.
Antara Foto
Pada Rabu (30/04), Jokowi melaporkan lima orang terkait tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya.
Kuasa hukum Jokowi lainnya, Rivai Kusumanegara, menambahkan bahwa lima nama inisial tersebut diduga terlibat dalam kasus tudingan ijazah palsu ini.
"Memang ada lima [orang] yang kita duga, paling tidak ikut terlibat dalam tidak pidana yang kami laporkan," ujarnya.
Ketika ditanya mengapa baru melaporkan tudingan ijazah palsu tersebut, mantan presiden Jokowi bilang, "ternyata masih berlarut-larut".
"Kan dulu masih menjabat [presiden], saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut, sehingga dibawa ke ranah hukum lebih baik," katanya.
Sebelumnya, Jokowi mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, pada Rabu (30/04) sekitar pukul 09.50 WIB.
Antara Foto
Jokowi mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, pada Rabu (30/04) sekitar pukul 09.50 WIB Deretan gugatan atas ijazah Presiden Jokowi
Humas UGM dan Koleksi Dok. Frono Jiwo
Potret Jokowi wisuda di UGM.
Tuduhan soal ijazah palsu Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo sudah mencuat sejak 2019 lalu.
Isu ini diembuskan oleh Umar Kholid Harahap melalui akun Facebook miliknya dengan narasi bahwa Jokowi menggunakan ijazah SMA palsu ketika mendaftar sebagai calon presiden.
Informasi yang disebut polisi sebagai hoaks itu menyebutkan Jokowi bukan lulusan SMA Negeri 6 Solo seperti yang selama ini diketahui.
Ijazah Jokowi saat SMA dianggap palsu karena Jokowi lulus SMA pada 1980. Sedangkan sekolah itu, klaimnya, baru berdiri pada 1986.
Karena dianggap menyebarkan berita bohong, polisi menangkap Umar dan menjadikannya sebagai tersangka. Meski begitu dia tidak ditahan, tapi dikenakan wajib lapor.
Bayu Ardi Isnanto/detikcom
SMA Negeri 6 Solo.
Tiga tahun setelahnya, atau pada 2022, polemik yang sama kembali muncul. Kali ini, penulis buku Jokowi Undercover, Bambang Tri Mulyono, menggugat Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Ia menuding Jokowi menggunakan ijazah palsu saat mendaftar pemilihan presiden (pilpres) pada 2019.
Berkas gugatan dengan nomor 592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst itu didaftarkan dengan klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum.
Meskipun sidangnya sempat berjalan, tapi di pertengahan jalan, kuasa hukumnya mencabut gugatan tersebut karena Bambang telah berstatus tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian berdasarkan SARA.
Pada 2024, lagi-lagi sangkaan ijazah palsu Jokowi bergulir usai ditayangkannya gugatan Eggi Sudjana ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Pengacara Jokowi, Otto Hasibuan, mengatakan putusan majelis hakim atas perkara dengan nomor 610/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst itu dinyatakan tidak diterima.
Otto bilang putusan tersebut sekaligus menyanggah seluruh tuduhan Eggi Sudjana soal ijazah palsu adalah tidaklah benar. Karenanya dia berharap tidak ada lagi pihak-pihak yang meragukan keaslian ijazah Presiden Jokowi.
Terlebih, klaimnya, selama di persidangan tidak ada satupun alat bukti otentik mengenai ijazah palsu itu.
Sekarang ada gugatan anyar yang diajukan oleh pengacara asal Solo, Muhammad Taufiq. Ia menggugat ijazah Jokowi ke Pengadilan Negeri Solo.
Dalam gugatannya, Taufiq menggugat empat pihak, yakni Jokowi sebagai tergugat 1, KPU Kota Solo sebagai tergugat 2, SMA Negeri 6 Solo sebagai tergugat 3, dan Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai tergugat 4.
Dari temuannya, ia sangsi Jokowi bersekolah di SMA Negeri 6. Sebab, menurut klaimnya, ijazah Jokowi bukan dari sekolah tersebut melainkan Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan (SMPP).
Wakil Ketua Tim Pembela Umat dan Aktivis (TPUA), Rizal Fadillah, mengeklaim langkah yang dilakukannya untuk mempertanyakan keabsahan ijazah UGM milik Jokowi lantaran telah menjadi pertanyaan publik. Oleh sebab itu, pihaknya ingin mengejar terus apakah mantan Wali Kota Solo itu memang memiiki ijazah atau malah tidak memiliki ijazah UGM.
"Kita ingin ada kepastian. Satu, apakah memang punya ijazah. Yang kedua, apakah ijazah asli atau tidak karena selama ini tidak pernah ditunjukkan oleh Pak Jokowi," kata dia melalui sambungan telepon, Sabtu (19/04).
Apa saja tuduhan kejanggalan skripsi dan ijazah Jokowi?
Kendati beberapa gugatan hukum itu kandas, namun kontroversinya tak pernah betul-betul berhenti.
Mantan dosen universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, mencoba mengulik kejanggalan lembar pengesahan skripsi Jokowi beserta ijazahnya yang diterbitkan tahun 1985.
Pada lembar pengesahan dan sampul skripsi, misalnya, dia mempertanyakan penggunaan font Times New Roman yang dianggap belum ada pada era 1980-an.
Ia juga mempersoalkan tak adanya lembar pengesahan dari dosen penguji Jokowi, serta nama dosen yang menguji.
Klaim sepihak itu membuat beberapa pihak menyangsikan kelulusan Presiden Jokowi di Universitas Gadjah Mada (UGM).
Humas UGM dan Koleksi Dok. Frono Jiwo
UGM menunjukkan skripsi Jokowi.
Demi menjernihkan masalah ini, Universitas Gadjah Mada memberikan klarifikasinya.
Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, bilang penggunaan font Times New Roman atau huruf yang hampir mirip pada sampul skripsi dan ijazah di tahun itu sudah jamak dipakai mahasiswa, terutama untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan di tempat percetakan.
Bahkan, di sekitaran kampus UGM, sambungnya, sudah ada percetakan seperti Prima dan Sanur (sudah tutup) yang menyediakan jasa cetak sampul skripsi.
Adapun soal seri ijazah Jokowi yang disebut tidak menggunakan klaster namun hanya angka saja, Sigit menjelaskan bahwa penomoran ijazah di masa itu Fakultas Kehutanan memiliki kebijakan sendiri dan belum ada penyeragaman dari tingkat universitas.
Penomoran tersebut, tak hanya berlaku pada ijazah Jokowi, namun berlaku pada semua ijazah lulusan Fakultas Kehutanan.
"Nomor berdasarkan urutan nomor induk mahasiswa yang diluluskan dan ditambahkan FKT, singkatan dari nama fakultas," ujar Sigit seperti dilansir dari situs ugm.ac.id.
Namun penjelasan UGM, rupanya tak menghentikan polemik ijazah Jokowi.
Belakangan, politikus Roy Suryo menyinggung soal ketidaksesuaian foto dalam ijazah Jokowi yang beredar di media sosial.
Dia bahkan mengeklaim sosok dalam foto itu adalah kerabat dekat Jokowi, yakni Dumanto Budi Utomo, dengan merujuk pada kacamata yang dikenakan orang dalam foto dan bentuk telinga serta bibir.
Kata Roy, ciri-ciri itu sangat berbeda dengan Jokowi masa muda maupun sekarang yang tak memakai kacamata.
Analisisnya juga menyoroti watermark logo UGM berwarna emas yang tertera pada ijazah Jokowi. Menurutnya, tinta emas itu semestinya mulai pudar seiring berjalannya waktu.
Humas UGM dan Koleksi Dok. Frono Jiwo
Pihak UGM mengeklaim memiliki bukti catatan dari awal mantan Presiden Jokowi kuliah sampai lulus dari Fakultas Kehutanan.
Hingga pada Selasa (15/04), ratusan orang yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi mendatangi gedung UGM.
Pihak UGM lantas lagi-lagi membeberkan bukti catatan dari awal mantan Presiden Jokowi kuliah sampai lulus dari Fakultas Kehutanan.
Wakil Rektor I UGM, Wening Udasmoro, menuturkan pihaknya memiliki bukti-bukti, surat-surat, dan dokumen yang menguatkan keberadaan Jokowi di kampus.
Salah satunya adalah nomor mahasiswa 80/34416/KT/1681 dan diwisuda pada 5 November 1985.
Adapun mengenai ijazah asli Jokowi, kata Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta, sudah diberikan kepada yang bersangkutan. UGM, katanya, hanya memegang fotokopi saja.
Apakah ijazah Jokowi masih relevan dipersoalkan sekarang?
Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Devi Darmawan, mengatakan polemik ijazah Presiden Jokowi sebetulnya tidak lagi relevan untuk dipersoalkan, apalagi saat ini Jokowi sudah tak menjabat sebagai presiden.
Bahkan, menurut dia, kalaupun ijazah Jokowi palsu tidak akan mendelegitimasi keterpilihannya sebagai presiden selama dua periode.
Sebab persyaratan menjadi calon presiden berdasarkan UU Pemilu sangat banyak, setidaknya tercatat ada 20 poin.
Khusus terkait pendidikan, undang-undang hanya menyebutkan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
"Dan ijazah itu menjadi salah satu persyaratan administrasi. Selain itu ada masih banyak syarat lain yang jauh lebih relevan semisal tidak pernah dipidana, memiliki jiwa nasionalisme yang tidak mencederai NKRI..." papar Devi.
ANTARA FOTO
Presiden RI ketujuh Joko Widodo menyapa warga yang mengantre di depan kediamannya Sumber, Solo, Jawa Tengah, Rabu (02/04).
"Kemudian tidak pernah melakukan perbuatan tercela, tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan."
"Jadi syarat ijazah itu bukan satu-satunya unsur yang substansial."
"Selain itu Jokowi berhasil terpilih dengan suara mayoritas rakyat, sehingga legitimasinya sudah tidak bisa ditawar lagi."
Dengan sahnya legitimasi Jokowi sebagai presiden, sambung Devi, maka segala keputusan Jokowi semasa menjabat sebagai presiden juga sahih.
Pasalnya semua kebijakan presiden, pasti ada peran dari para menteri-menterinya.
"Jadi tidak keputusan sendiri, kayak Keppres itu kan dibuat dengan dukungan dari segenap menteri-menterinya juga. Sudah atas persetujuan bersama."
Itu mengapa, bagi Devi, isu ini tidak relevan, tak lagi penting dibahas, dan mesti disudahi.
Adapun Jokowi, menurutnya, bisa segera menyudahi polemik ini dengan legowo. Caranya menunjukkan ijazah aslinya ke
Sebab, sikap Jokowi yang disebutnya kerap "tarik ulur" dalam menanggapi persoalan tersebut, secara tidak langsung ikut menyuburkan isu ini.
"Minimal ijazah SMA ditunjukkan aslinya, agar isu ini tidak berlarut-larut."
"Ijazah itu kemudian divalidasi oleh, mungkin, dinas pendidikan setempat dan menunjukkan seperti apa track record pendidikan yang dienyam oleh Jokowi."
"Sepanjang Jokowi dan kuasa hukumnya membuktikan minimal ijazah SMA, dan bisa diverifikasi, seharusnya masalah ini clear."
Terlepas bahwa nanti pihak yang berseberangan masih tak percaya, kata Devi, hal itu sudah di luar kendali.
Dan jika serangan atau bahkan tuduhan yang sama masih terlontar dan mengganggu Jokowi, dia bisa menggunakan jalur hukum sesuai koridornya.
"Terserah puas atau tidak puas, yang penting sudah ditunjukkan."
"Tapi menurut saya mereka juga tidak bisa semena-mena, kan ada hukumnya. Kalau berlanjut, tentu saja Jokowi sebagai tokoh politik yang berpengaruh bisa menempuh jalur hukum jika mencemarkan nama baiknya."
DETIK.COM
Penggugat ijazah Jokowi, Muhammad Taufiq, dan tim kuasa hukumnya saat ditemui awak media di Pengadilan Negeri Solo.
Terlepas dari itu, Devi menduga terus bergulirnya isu ijazah Jokowi ini berkaitan dengan ketidakpuasan sejumlah pihak terhadap kepemimpinan mantan politikus PDI Perjuangan tersebut.
Terlebih kini, meskipun sudah tak menjabat, pengaruhnya masih cukup kuat di pemerintahan Prabowo Subianto. Ini terlihat dari kunjungan-kunjungan sejumlah menteri Prabowo ke kediaman Jokowi di Solo.
"Ketidakpuasan itu kan bisa beragam ya, dan sekarang bentuknya menggoyang Jokowi secara personal atau menyerang secara hukum. Nah ini bisa dilihat dengan mengeluarkan isu-isu tentang ijazah palsu."
Ke depan, dia berharap persoalan ijazah ini menjadi pembelajaran, terutama ketika menggelar perhelatan pemilu.
Panitia pemilu harus memastikan betul seluruh berkas administrasi para peserta asli dan terverifikasi.
Apa kata Jokowi?
Di tengah polemik ini, Jokowi sempat menunjukkan ijazah-ijazahnya kepada awak media di rumahnya.
Ijazah yang diperlihatkan tersebut mulai dari SD, SMP, SMA, hingga Universitas Gadjah Mada.
Kejadian ini berlangsung sebelum kedatangan massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) ke kediamannya pada Rabu (16/04).
Tapi sebelum menunjukkan ijazahnya, Jokowi meminta para wartawan untuk mengumpulkan ponsel dan kamera mereka. Serta, mewanti-wanti agar ijazahnya tidak difoto.
TEMPO.CO
Massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis melakukan aksi demonstrasi menuntut kejelasan status ijazah Joko Widodo di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 15 April 2025.
Jokowi lantas memperlihatkan ijazah-ijazahnya yang tersimpan dalam dua map. Satu map berisi ijazah SD hingga SMA, map lainnya adalah ijazah UGM.
Di setiap ijazah, terlihat pas foto Jokowi sesuai jenjang pendidikannya.
Khusus di ijazah UGM, tampak foto Jokowi mengenakan kacamata.
Seorang wartawan lantas menanyakan tentang kacamata itu, yang dijawab oleh Jokowi bahwa dia mengaku dulu matanya minus. Kacamata itu kemudian pecah dan ia tak mampu membelinya lagi.
Namun, Jokowi rupanya enggan menunjukkan ijazah-ijazah itu ketika menerima perwakilan Tim Pembela Ulama dan Aktivis.
"Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya menunjukkan ke mereka," ujar Jokowi seperti dilansir kantor berita Antara.
"Tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki," sambungnya kemudian.
Sebelumnya, tim kuasa hukum Jokowi menyampaikan bahwa mereka sedang mempertimbangkan langkah hukum untuk penyebar rumor ijazah palsu tersebut.
Oleh karenanya, mereka meminta pihak-pihak manapun untuk segera menghentikan narasi-narasi yang disebutnya negatif ini.
Selain itu, tim pengacara Jokowi juga bilang hanya akan memperlihatkan ijazah tersebut jika diminta secara hukum oleh pengadilan.
Sebab itulah gomen Indonesia tidak mementingkan pelajaran, sekolah di Indonesia masih lagi ada seperti kandang ayam dan gaji guru masih ada yang serendah Rm50 sebulan kerana gomen tidak mahu warganya cerdik pandai. Gomen gembira jika 80% warganya seperti @nusaraya supaya senang nak di control.
Jokowi disaman kerana dituduh guna sijil sekolah palsu
06 Oktober 2022 11:39am
Masa membaca: 2 minit
]
JAKARTA - Seorang penduduk Blora, Jawa Tengah, Bambang Tri Mulyono menyaman Presiden Indonesia, Joko Widodo atau lebih dikenali sebagai Jokowi pada Isnin lalu atas tuduhan beliau menggunakan Sijil Sekolah Dasar, Sijil Sekolah Menengah Pertama dan Sijil Sekolah Menengah Atas.
Saman yang dikemukakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu mendakwa Jokowi menggunakan sijil-sijil palsu itu ketika beliau menyertai Pilihan Raya Presiden pada tahun 2019.
Selain Jokowi, turut terlibat dalam saman itu ialah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Penyelidikan.
Dakwaan itu juga dibuat dalam bukunya yang berjudul 'Jokowi Undercover' dan 'Jokowi Undercover 2'.
Bambang juga mengaku bahawa beliau pernah menjadi wartawan selama lebih 19 tahun di Harian Sore Wawasan dan Jakarta Shimbun milik Jepun.
Bagaimanapun, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono pada Selasa lalu menyatakan semua sijil persekolahan Jokowi adalah asli dan tidak palsu namun pihaknya menyerahkan kepada institusi pendidikan yang bersangkutan untuk melakukan penjelasan berhubung perkara tersebut.
Berdasarkan siasatan Kumpulan Cek Fakta Kompas.com yang disiarkan pada Rabu, dakwaan bahawa Sijil Sekolah Menengah Atas Jokowi adalah palsu adalah muslihat untuk menipu orang ramai.
Menurut Kompas.com. Jokowi bersekolah di Sekolah Dasar Solo, Jawa Tengah dan Sekolah Menengah Pertama Surakarta manakala Ketua Sekolah Menengah Atas Solo iaitu tempat Jokowi bersekolah menyatakan bahawa sijilnya itu adalah asli. - Agensi
Post time 5-5-2025 04:43 PM
变色卡
Author
![ShuBingaitology : ~Penafian dr MARA~Page 342/343. ~Kolej:belajar hanya short course (Suaka)~ page 360. ~Be arrogant si Ngai~ Page 369 [Kes Mendebik pd 13/05,in 4 days] (Mei 2025)](https://uf.cari.com.my/forumx/mforum/block/a3/a32e9424830c2e11d89e87bfafb8e138.jpg)
